Gibran Ditugaskan Prabowo Tangani HAM & Pembangunan di Papua

Gibran Rakabuming (foto by detik.com)

Okeberita.com - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka kemungkinan besar akan membuka kantor dan bekerja langsung di Papua. Penugasan khusus ini diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Kepres) demi percepatan pembangunan dan penyelesaian masalah HAM di wilayah tersebut.

Fokus Utama: Pembangunan dan HAM

Yusril memaparkan, peran Gibran tidak hanya terbatas pada infrastruktur—pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik—melainkan juga pengelolaan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini menjadi sorotan di Papua. Penugasan ini merupakan indikator keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai isu di wilayah tersebut .

Rencana Kantor Wapres di Papua

Kemungkinan besar, Gibran akan mengoperasikan kantor di Papua untuk mengawasi langsung pelaksanaan tugasnya. Rencana ini akan dituangkan lewat Kepres resmi, menegaskan komitmen pemerintah supaya penanganan di Papua tak terbatas dari Jakarta saja .

Tanda Keseriusan Pemerintah

Penugasan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memajukan Papua. Yusril menyebutkan bahwa diskusi final mengenai peran Wapres masih berlangsung, tetapi isyaratnya kuat: percepatan dan konsentrasi sumber daya akan diarahkan langsung oleh wakil presiden.

Reaksi atas Penunjukan Natalius Pigai

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga mengapresiasi penunjukan Natalius Pigai—aktivis HAM asal Papua—sebagai Menteri HAM. Keputusan ini dinilai tepat karena Pigai memahami persoalan lokal dan memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua .

Dampak dan Harapan

1. Desentralisasi Pengambilan Keputusan
   Kantor Wapres di Papua memungkinkan Gibran mengambil keputusan dan memantau kebijakan lokal secara langsung—menghindari hambatan birokrasi dari pusat.
2. Penanganan HAM yang Lebih Proporsional
   Keterlibatan langsung divisi HAM oleh Wapres di lokasi diharapkan mendukung penyelesaian kasus HAM dengan pendekatan yang lebih tepat dan kontekstual.
3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
   Pembangunan fisik yang dipimpin langsung oleh Wapres dapat mempercepat alokasi dana dan percepatan proyek demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
4. Penguatan Kepercayaan dan Reputasi RI
   Komitmen nyata setelah penunjukan Natalius Pigai dan Wapres yang berkantor di Papua ini memperlihatkan Indonesia serius memperbaiki kondisi wilayah timur negara.

Ringkasan

Aspek	Rincian
Penugasan Khusus	Gibran ditugaskan presiden untuk tangani pembangunan & HAM di Papua
Kepres Mendatang	Formalisasi rencana kerja dan keberadaan fasilitas kantor di Papua
Pelibatan HAM	Wapres akan ikut dalam penanganan HAM, bukan sekadar urusan fisik
Penunjukan Pigai	Natalius Pigai jadi Menteri HAM, cerminkan pemahaman lokal yang kuat

Penugasan khusus ke Papua ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengubah paradigma—dari pusat ke daerah—dalam menangani isu strategis seperti pembangunan dan HAM. Langkah tersebut diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Papua.

Sumber: CNN Indonesia