Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul telah menerima informasi berkaitan pagu anggaran Dana Desa 2022 mendatang.


Adapun nominal sumber dana dari pusat tersebut mengalami penurunan dibanding 2021.


Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Subiyantoro menyampaikan selisih dana desa yang diterima mencapai ratusan juta rupiah.


"Anggaran Dana Desa 2022 yang diterima Gunungkidul besarannya mencapai Rp144.366.177.000,00," ungkapnya pada wartawan, Senin (29/11/2021).


Penurunan yang terjadi sekitar Rp248 juta. Sebab di 2021 ini, dana desa yang diterima Pemkab Gunungkidul dari pusat besarannya mencapai Rp144.614.409.000,00.


Subiyantoro menjelaskan penurunan terjadi karena anggaran di pusat turut mengalami penurunan. Namun ia menilai pengurangan tersebut tidaklah besar sehingga tak terlalu berpengaruh pada operasional kalurahan.



Kepastian alokasi dana desa untuk tiap kalurahan saat ini masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan ini menjadi dasar petunjuk teknis dalam pemanfaatannya.


"Kalau program kegiatannya sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi," jelas Subiyantoro.


Ia menyatakan dana desa tetap digunakan untuk program kegiatan rutin seperti pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Namun ada pula yang digunakan untuk penanganan dampak pandemi.


Menurut Subiyantoro, untuk penyaluran dana desa tahun ini sudah mencapai dari Rp136.589.500.000,00 dari pagu. Hingga kini pemanfaatannya masih terus berjalan dan dioptimalkan sampai akhir tahun.


"Sejauh ini realisasi pemanfaatan dana untuk kegiatan kalurahan sudah 81 persen," katanya.


Meski rincian alokasi belum diketahui, kalurahan di Gunungkidul mulai menyusun rencana program kerja. Salah satunya dilakukan Pemerintah Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang.


Carik Giriharjo, Muharyanto menyampaikan rencana program kerja tetap mengacu pada besaran dana desa di 2021. Pihaknya hingga kini masih menunggu informasi rincian dana desa tahun depan.


"Yang sudah disusun soal pemanfaatan anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 dan ekonomi produktif, tapi belum ada rincian biayanya," jelasnya.


Tak menutup kemungkinan dana desa juga digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Muharyanto mengatakan di 2021 ini saja, ada 38 keluarga penerima manfaat dari wilayahnya. (tribunjogja)